backgroud
logo

Fokus

 

Pelanggaran HAM dalam Bentrok Warga dan Aparat saat Pengosongan Lahan Tamansari

Pelanggaran HAM dalam Bentrok Warga dan Aparat saat Pengosongan Lahan Tamansari

 
Pelanggaran HAM dalam Bentrok Warga dan Aparat saat Pengosongan Lahan Tamansari
Sebuah rumah terbakar setelah terjadi bentrok antara warga dengan petugas saat pengosongan lahan. (Antara)
yuga m hassani
Minggu, 15 Desember 2019 | 23:06 WIB
WJtoday, Bandung - Penggusuran bukan hal yang baru di Indonesia. Penggusuran hadir karena adanya konflik antara negara dan atau korporasi dengan masyarakat.

Dalam banyak literatur sejarah politik, seperti dalam The Rise of Capital (1986) besutan Richard Robison, ketika negara dan atau korporasi berkonflik dengan masyarakat, maka pihak pertama akan meminta dukungan, baik dari TNI maupun polisi (selanjutnya akan disebut aparat).

Dengan kata lain, aparat memiliki fungsi sebagai pelindung modal dan negara. Mereka pada dasarnya tak begitu banyak menaruh perhatian terhadap masyarakat. Konsekuensinya, atas nama perintah negara dan atau korporasi, aparat dapat bertindak melebihi batas-batas yang sudah ditetapkan, untuk “mengebiri” hak masyarakat.

Dalam konteks penggusuran, seperti yang baru terjadi Kamis (12/12/2019), aparat Kepolisian melakukan tindakan represif saat menangani proses penggusuran di kawasan Tamansari, Kota Bandung. Buntut bentrokan tersebut, Kepolisian menangkap puluhan orang yang merupakan masyarakat yang bersimpati terhadap korban gusur.

Polisi menembakkan gas air mata untuk membubarkan masyarakat yang bersolidaritas terhadap warga korban penggusuran. Penembakan gas air mata itu dilakukan setelah sebelumnya masyarakat terlibat bentrok dengan aparat keamanan.

Polisi mengklaim mereka dilempari batu terlebih dahulu oleh warga. Kapolrestabes Bandung Kombes Pol Irman Sugema mengatakan, dari kericuhan antara petugas dan massa aksi, 8 petugas menjadi korban. Sebanyak 7 petugas Satpol PP Kota Bandung dan 1 polisi terluka terkena lemparan batu.

“Ya ada 8 orang korban dari petugas. Tujuh dari Satpol PP dan satu dari anggota Kepolisian karena lemparan batu. Mereka mengalami luka baik di kepala maupun bagian tubuh lainnya,” kata Irman.

Represivitas yang dilakukan oleh aparat seperti yang terlihat dalam video amatir yang menyebar seusai kejadian sontak membuat berbagai pihak meradang.

Anggota DPRD Jabar Komisi 1 Raden Tedi,melihat aparat terlalu berlebihan.Tedi meminta aparat untuk mengedapankan cara cara persuasif.

Komentar lebih keras disampaikan oleh anggota Komisi 3 DPR RI Desmond Mahesa. Dia meminta Kapolri agar mencopot Kapolda Jabar karena tindakan anak buahnya dalam menangani penggusuran Taman Sari.

Komnas HAM Nilai Ada Pelanggaran HAM
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan, masih banyak pelanggaran HAM yang terjadi di era Presiden Joko Widodo, seperti dalam konflik pertanahan.

Salah satunya, kata Beka, adalah penggusuran yang terjadi di Tamansari, Kota Bandung, Kamis (12/12/2020) lalu yang berujung rusuh.

Berdasarkan keterangan warga dan LBH Bandung, penggusuran itu disertai tembakan gas air mata, juga dugaan pemukulan aparat terhadap sejumlah orang yang menolak pengosongan lahan itu. "Itu melanggar hak warga negara untuk mendapatkan perlakuan yang martabat dan manusiawi," ujar Beka.

"Polisi menangkap orang yang diduga melakukan pidana boleh...tapi tidak dengan kekerasan apalagi dengan pengeroyokan, pemukulan," sambungnya..

Berdasarkan Laporan Komnas HAM tahun 2018, kasus yang paling banyak diadukan adalah isu terkait lahan, yakni sebanyak 52 kasus. Menurut laporan itu, sengketa tanah terjadi antara masyarakat dengan perusahaan atau dengan pemerintah.

Kasus yang paling banyak diadukan adalah isu lahan sebanyak 52 kasus. Sengketa tanah, menurut Komnas HAM, dikarenakan pembangunan infrastruktur yang menjadi program prioritas negara, seperti penggusuran warga Cikuasa Pantai oleh Pemerintah Kota Cilegon dan pembangunan jalan tol Serpong-Cinere, Banten. Pada kasus Tamansari, penggusuran dilakukan Pemerintah Kota Bandung untuk membuat rumah deret.

Eva Eryani, salah seorang warga Tamansari, menyesalkan peristiwa itu karena sengketa terkait izin lingkungan rumah deret itu masih disidangkan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya, penggusuran juga tidak didahului pemberitahuan pada seluruh warga.

Ia mengklaim menyaksikan tindakan aparat yang memukul warga yang menolak penggusuran juga merasakan dampak gas air mata. "Gas air mata 'bagus sekali' mereka ya. Siang-siang jam 14:00, itu ada anak-anak, orang tua sepuh," ujarnya.

Puluhan warga, kata Eva, mengungsi di masjid sekitar area penggusuran. "Mereka lupa bahwa kami adalah manusia. Mereka menganggap kami binatang mungkin, yang bisa diusir begitu saja," ujarnya.


Pemkot Bandung mengatakan, pengosongan lahan tersebut telah sesuai prosedur, Namun, pengakuan itu dibantah pemerintah kota Bandung yang mengatakan operasi telah diadakan sesuai prosedur dengan konsep yang disebutnya 'membangun bukan menggusur.'

Kabag Humas Kota Bandung, Sony Teguh Prasatya mengatakan, yang dilakukan pemerintah adalah mengamankan aset yang diklaimnya milik pemerintah kota. Ia menyebutian, warga yang terkena dampak pembangunan akan dipindahkan ke Rusun Rancacili selama masa konstruksi

"Ini untuk menjamin hak warga juga dalam memperoleh tempat pemukiman dan penghidupan yang layak. Tanah itu milik kita, kita ada semua bukti-buktinya. Kita tidak mungkin sembarangan," kata Sony.

Ia menambahkan pemerintah kota sedang melakukan identifikasi terhadap dugaan kekerasan yang dilakukan aparat kepada warga dalam proses penggusuran.

'Memang Tidak Terjadi Pelanggaran HAM Berat'
Komisioner Komnas HAM Beka Ulung Hapsara mengatakan memang sejak era Jokowi tidak terjadi pelanggaran HAM berat. Dia mengartikan pelanggaran HAM berat sebagai tindakan pemerintah melanggar HAM secara sistematis dan meluas.

Namun, pelanggaran HAM masih sering terjadi, kata Beka. Hal itu dapat dilihat dari insiden yang terjadi sehari-hari seperti penggusuran yang dilakukan sejumlah pemerintah daerah. Ia juga menanggapi ungkapan Menkopolhukam Mahfud MD mengenai pemerintah tidak terlibat dalam pelanggaran HAM.

"Pemerintah daerah (yang melakukan penggusuran) kan negara. Artinya pemerintahan Pak Jokowi kan dari pemerintah pusat sampai level yang paling bawah," ujarnya.

Lebih lanjut, ia meminta pemerintah untuk mempertimbangkan HAM sebagai standar dalam pemerintahan dan pembangunan yang ada.***

ymh / Wan

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya