backgroud
logo

Fokus

 

Eks Caleg PDIP Harun Masiku Buron KPK,Hasto Bantah Sembunyi di PTIK

Eks Caleg PDIP Harun Masiku Buron KPK,Hasto Bantah Sembunyi di PTIK

 
Eks Caleg PDIP Harun Masiku Buron KPK,Hasto Bantah Sembunyi di PTIK
Komisioner KPU Wahyu Setiawan Saat Digelandang ke Kantor KPK. (Antara)
WJtoday
Minggu, 12 Januari 2020 | 05:54 WIB
WJtoday, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) masih mengejar eks Caleg PDIP Daerah Pemilihan (Dapil) Sumatera Selatan (Sumsel) I, Harun Masiku (HAR) yang menjadi tersangka kasus suap pergantian antar waktu (PAW) anggota DPR RI.. 

"Sampai hari ini KPK masih terus mencari tersangka HAR. KPK meminta yang bersangkutan segera menyerahkan diri," ujar Plt Juru Bicara Bidang Penindakan KPK Ali Fikri saat dikonfirmasi, Sabtu (11/1/2020). 

Ia meminta Harun bersikap kooperatif demi kebutuhan penyidikan kasus yang menyeret namanya. 

Harun menjadi tersangka setelah KPK menetapkan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan (WSE), eks anggota Badan Pengawas Pemilu, Agustiana Tio Fridelina (ATF), dan Saeful (SAE),sebagai tersangka kasus dugaan suap..

Dalam kasus tersebut, KPK turut mengamankan 8 orang dalam operasi tangkap tangan (OTT) pada Rabu-Kamis (8-9/1/ 2020) di Jakarta, Depok, dan Banyumas.

Mereka yang terkena OTT KPK adalah para tersangka, kecuali Harun, dan lima orang lainnya, yakni Doni Tri Istiqomah, Rahmat Tonidaya, Ika Indayani, Wahyu Budiyani, dan Iham.

Harun Masiku adalah kader PDIP yang berambisi mengambil jatah kursi DPR Riezky Aprilia. Sesuai dengan ketetapan rapat pleno KPU, nama terakhir berhak melenggang ke Senayan. 

Perolehan suara Riezky di Dapil Sumsel I, hanya kalah dari almarhum Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia sebelum pencoblosan berlangsung. 

Praktik suap yang melibatkan banyak pihak itu dilakukan untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR, menggantikan Nazarudin Kiemas melalui proses PAW.

Awal Juli 2019, Doni, seorang pengacara sekaligus caleg PDIP dari Jawa Timur, diperintah oleh salah satu pengurus DPP PDIP untuk mengajukan gugatan uji materi pasal 54 Peraturan KPU Nomor 3 2019 tentang Pemungutan Perhitungan Suara ke Mahkamah Agung (MA).

"Gugatan ini kemudian dikabulkan Mahkamah Agung pada 19 Juli 2019. MA menetapkan partai adalah penentu suara dan pengganti antarwaktu," kata Wakil Ketua KPK Lili Pintauli Siregar pada Kamis malam, 9 Januari 2020.

Menyeret Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto
Belum lama Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menepis kabar telah berlindung di Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) Jakarta ketika KPK melakukan OTT terhadap kasus yang membelit Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

OTT KPK itu digelar Rabu (8/1/2020), ketika itu Hasto mengatakan sedang sibuk menyiapkan Rakernas partainya. Begitu juga pada Kamis (9/1/2020), kata Hasto, dirinya tidak berada di PTIK. 

"Soal PTIK, yang disebut-sebut saya berada di PTIK. Teman-teman tahu semuanya ini adalah Rakernas dan HUT partai memerlukan sebuah konsentrasi," kata Hasto di sela-sela Rakernas PDIP di JiExpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Jumat (10/1/2020).

Hasto menjelaskan, alasannya fokus pada persiapan penyelenggaraan Rakernas PDIP lantaran ada permintaan langsung dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri.

"Saya sejak kemarin mempersiapkan seluruh penyelenggaraan Rakernas ini karena kami berkeinginan bahwa partai tidak ingin berbicara tentang kekuasaan, tetapi sebagaimana disampaikan Ibu Mega partai berbicara  sebuah kebijakan melalui peraturan perundang-undangan yang didorong partai membangun jalan kemakmuran itu," pungkas Hasto. ***

WJT / Wan

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya