backgroud
logo

Opini

 

Masihkah Komisi Pemilihan Umum Dipercaya Masyarakat ?

Masihkah Komisi Pemilihan Umum Dipercaya Masyarakat ?

 
Masihkah Komisi Pemilihan Umum Dipercaya Masyarakat ?
Syahrir.,SE.,M.I.Pol. (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat). (istimewa/dok pribadi)
WJtoday
Senin, 13 Januari 2020 | 20:14 WIB
PASCA-ditangkapnya Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Kamis 9 Januari 2020 yang lalu secara perlahan telah menyebabkan berkurangnya kepercayaan masyarakat kepada kredibilitas dan netralitas KPU sebagai penyelenggara Pilpres/Wapres dan Pemilihan Umum (Pemilu) Legislatif.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menetapkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan dan politisi PDIP Harun Masiku  sebagai tersangka kasus suap terkait dengan penetapan anggota DPR RI terpilih 2019-2024.

Harun Masiku adalah kader PDIP yang berambisi mengambil jatah kursi DPR Riezky Aprilia. Sesuai dengan ketetapan rapat pleno KPU, nama terakhir berhak melenggang ke Senayan. Perolehan suara Riezky di Dapil Sumsel I, hanya kalah dari almarhum Nazarudin Kiemas, yang meninggal dunia sebelum pencoblosan berlangsung. 

Praktik suap yang melibatkan petinggi KPU dan sejumlah pihak itu dilakukan untuk meloloskan Harun sebagai anggota DPR, menggantikan Nazarudin Kiemas melalui proses Pergantian Antar Waktu (PAW).

Rasanya masih hangat perdebatan di Sidang Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan gugatan Calon Presiden (capres) Prabowo atas hasil Pemilihan Presiden / Wakil Presiden yang dimenangkan oleh Jokowi dan Ma’ruf Amin. 

Sebelum sidang terlaksana telah banyak anggota masyarakat yang mempertanyakan kredibilitas dan netralitas KPU sebagai penyelenggara Pilpres/Wapres sehubungan banyaknya pengaduan dari masyarakat di dalam kegiatan Pilpres/Wapres namun oleh KPU dianggap tidak melanggar aturan yang berlaku. 

Masalah ini secara langsung telah membuat para pendukung capres dan cawapres nomor urut 02 rabowo Subianto-Sandiaga Uno tidak terlalu percaya dengan profesionalitas Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebagai penyelenggara pemilu.

Kondisi semakin diperkeruh dengan adanya tuduhan bahwa ketidakpercayaan terhadap profesionalisme KPU sebagai sebuah keberhasilan narasi yang dilakukan Badan Pemenangan Nasional Prabowo-Sandiaga untuk menyangsikan profesionalitas dan netralitas penyelenggara Pemilu. Bahkan Ace Hasan Syadzily, Juru Bicara TKN Jokowi-Ma'ruf menuding kubu Prabowo-Sandiga memang doyan mendelegitimasi penyelenggara pemilu. 

Ia mencontohkan sejumlah isu yang digulirkan kubu 02 mulai dari tujuh kontainer kertas suara sudah tercoblos, kotak suara berbahan kardus, dan terakhir demonstrasi yang dipimpin Amien Rais soal IT KPU yang menurutnya bermasalah. 

Ace mengutarakan,  hal ini mengingatkan model propaganda kampanye Donald Trump di Amerika Serikat yang juga melakukan delegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu.

Uniknya, Komsioner KPU (sang tersangka) Wahyu Setiawan mengatakan upaya delegitimasi terhadap penyelenggaraan pemilu memang terus dilakukan oleh pihak-pihak tertentu. maraknya hoaks, kata Wahyu merupakan salah satu indikator upaya delegitimasi ini terus terjadi sampai sekarang. 

"Yang memang ini suka tak suka, ada oknum tertentu yang sengaja produksi hoaks untuk delegitimasi pemilu," jelas Wahyu dalam acara diskusi bertema Menjamim Legitimasi Pemilu di Kantor Kemenkominfo, Jakarta, Senin (11/3/2019). 

Wahyu bahkan menyesalkan hoaks ini begitu cepat mempercayai masyarakat sehingga kepercayaan publik terhadap lembaganya semakin tergerus.

Komisioner KPU Wahyu Setiawan yang tersandung kasus korupsi terkait PAW DPR RI.

Tuduhan ini langsung dibantah oleh Hidayat Nur Wahid  di gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (11/3/2019). Menurut Hidayat, KPU harus berkomitmen untuk menyelesaikan permasalahan terkait dengan DPT dan e-KTP. KPU harus membuktikan kepada publik jika mereka mampu menyelesaikan permasalahan tersebut. 

"Sejak dari dulu kan kita kritisi sejak heboh masalah DPT, kemudian muncul beragam angka dari Kemendagri menyampaikan ada 31 juta data DPT yang belum bisa disinkronkan. Dari KPU mengatakan ada 30 juta, dari tim BPN menyampaikan ada 25 juta, dari Bawaslu menyampaikan 8 juta. Ini kan angka besar sekali. Katakanlah 8 juta, 8 juta itu adalah selisih angka pada waktu Pak Jokowi di atas Pak Prabowo pada Pemilu 2014," jelasnya.

"Jadi ini masalah sangat besar. Tapi kok nggak selesai, ditambah lagi masalah isu e-KTP yang bermasalah pembuatannya, e-KTP untuk WNA, ini nggak selesai. Kenapa sih nggak diselesaikan?" imbuhnya. 

Menurut Hidayat, KPU bukan didelegitimasi melainkan dikritisi. Hidayat menegaskan jika pihaknya menolak deligitimasi KPU dan berharap KPU bisa menyelesaikan masalah-masalah tersebut. 

"Itu yang kemudian ketika ada orang mengatakan ini ada upaya untuk mendelegitimasi KPU, mengkritisi, bukan mendelegitimasi KPU. Justru kami mengharapkan agar KPU betul-betul legitimate sehingga KPU bisa menyelesaikan masalah ini," ungkap Hidayat. 

"Tapi kalau ini tidak diselesaikan oleh KPU sementara informasi sudah disampaikan, data sudah disampaikan, kritik sudah disampaikan, bahkan di Komisi II, KPU tidak menyelesaikan masalah. Bukan berarti orang lain mendelegitimasi KPU, tapi KPU mendelegitimasi dirinya. Dan kami menolak delegitimasi KPU," sambungnya menegaskan.

Permasalahan ditangkapnya Komisioner KPU tidak lagi menjadikan masyarakat berspekulasi terhadap kebenaran berita tersebut. Berita tersebut bukanlah hoax sehubungan Komisioner KPU  yang dimaksud (Wahyu Setiawan) telah dijadikan tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dalam penyelenggaraan Pilpres/Wapres dan Pemilu Legislatif, KPU selalu membuat skenario untuk menutup celah sekecil mungkin agar kecurangan bisa diminimalisir. Dalam kontestasi politik berbagai kecurangan selalu ada peluang. 

Sehingga, sekecil apapun peluang tersebut oknum yang berbuat kecurangan akan tetap berusaha melakukannya. Oleh sebab itu sistempenyelenggaraan Pemilu harus terus selalu dibenahi sehingga potensi-potensi kecurangan dapat dihindari.

KPU sudah sangat faham bahwa dalam UU tentang Pemilu dikemukakan bahwa Pemilu harus diselenggarakan berdasarkan azas: mandiri, jujur, adil, kepastian hukum, tertib penyelenggara Pemilu, kepentingan umum, keterbukaan, proporsionalitas, profesionalitas, akuntabilitas, efisiensi, dan efektifitas.

Regulasi yang mengatur eksistensi KPU yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, sebenarnya telah cukup kuat untuk menjadikan KPU menjadi lembaga yang kredibel dan netral sebagai penyelenggara Pemilu maupun Pilpres/Wapres.

Namun seperti petir di siang bolong rasanya sulit difahami bagaimana mungkin seorang Komisioner KPU yang dedikasi dan kejujurannya sangat tinggi bisa melanggar aturan yang ada.

Nila setitik hancur susu sebelangga, hanya karena perilaku seorang oknum Komisioner KPU berdampak kepada menurunnya kepercayaan masyarakat kepada lembaga KPU secara umum.  ***

* Syahrir.,SE.,M.I.Pol. (Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat)

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya