backgroud
logo

Buletin

 

Proyek Kantor Disnakertrans Mangkrak, Ika Mardiah: Jika Memang Bermasalah, Blacklist Saja

Proyek Kantor Disnakertrans Mangkrak, Ika Mardiah: Jika Memang Bermasalah, Blacklist Saja

 
Proyek Kantor Disnakertrans Mangkrak, Ika Mardiah: Jika Memang Bermasalah, Blacklist Saja
Proyek pembangunan kantor Disnakertrans yang mangkrak di Jl.Soekarno Hatta Bandung. (wjtoday.com/yuga hasani)
yuga m hassani
Senin, 20 Januari 2020 | 20:44 WIB
WJtoday, Bandung - Kepala Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar  Ade M Afriandi menghentikan sementara pembangunan kantor baru pada 2020 ini. Pihaknya pun  mencabut kerja sama dengan pemenang tender pembangunan, PT Luxindo Putra Mandiri (LPM).

Pekerjaan dihentikan menyusul pemenang tender pembangunan kantor Disnakertrans Jabar itu terus mengalami masalah. Setiap hari Disnakertrans terus melakukan evaluasi terhadap kinerja dari PT Luxindo. Namun sayangnya sampai akhir 2019, PT Luxindo tidak mencapai target waktu pembangunan sesuai jadwal. Pekerjaan itu sendiri baru mencapai 30 persen, sebelum akhirnya mangkrak.

Menurut data yang diterima WJtoday.com, PT Luxindo juga merupakan pemenang tender dari pembangunan Taman Gedung Sate, Kreatif Centre Bogor, dan sejumlah proyek lain di lingkungan Pemprov Jabar.

Menanggapi keberaadaan PT Luxindo yang memenangkan beberapa paket lelang, Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa (PBJ) Setda Pemprov Jabar Ika Mardiah mengatakan, tidak ada masalah.

"Dalam aturannya memang boleh," Jelas Ika saat ditemui WJtoday.com di Kantor Komisi Pengawas Persaingan Usaha RI, Jalan PHH Mustofa No 22, Kota Bandung, Senin (20/1/2020).

Meski akhirnya bermasalah, Ika berdalih proses lelangnya sudah ditempuh sesuai mekanisme yang ada. Ika menjelaskan,proses tender berawal dari adanya surat pengajuan dari perangkat daerah kepada Biro PBJ, kemudian perangkat daerah harus sudah mengumumkan pada perencanaan di web sirup.lkpp.go.id.

"Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) meng-create paket nya di web Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE). Setelah itu kami memberikan surat perintah membentuk (kelompok kerja) Pokja," ucap Ika .


Menurutnya apabila penyedia jasa proyek layak, bisa langsung dilaksanakan pembangunan. Namun melihat PT. LPM yang kurang disiplin dalam pembangunan Disnakertrans Jabar, memang itu layak untuk dihentikan.

Kepala Biro Pengadaan Barang dan Jasa Setda Jabar Ika Mardiah (wjtoday.com/yuga m hasani)


"Jika Kadis Disnakertrans Jabar mengusulkan blacklist, maka ya sudah blacklist saja. Maka itu akan masuk masa penangguhan perusahaan selama dua tahun," terang Ika.

Dia menambahkan, setelah masa penangguhan selama dua tahun, perusahaan tersebut bisa kembali mengajukan tender kepada PBJ.

"Hal ini memang harus dikaji kembali, PT Luxindo ini ketidaksanggupan dalam pembangunan Disnakertrans Jabar itu seperti apa. Tapi kalau memang melanggar kontrak, ya sudah," tegasnya.***

ymh / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya