backgroud
logo

Fokus

 

Susi Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Natuna

Susi Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Natuna

 
Susi Kritik Kebijakan Pemerintah Soal Natuna
. (Getty Image)
WJtoday
Selasa, 21 Januari 2020 | 05:01 WIB
WJToday,Jakarta - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menegaskan tidak setuju dengan kebijakan pemerintah mengirim banyak nelayan ke perairan Natuna untuk menghalau nelayan China. 

"Saya tidak setuju, ada yang bilang kalau mau aman, ya diisi nelayan banyak-banyak. Bukan itu, kalau mereka mau ambil, ya tetap bisa ambil," ujarnya dalam diskusi publik di Kantor DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) di Jl. TB Simatupang, Jakarta Selatan, Senin (20/1). 

Ketimbang mengirim banyak nelayan ke sana, sambung Susi, pemerintah baiknya mempertahankan regulasi dan konsistensi penjagaan laut. Cara ini, kata Susi, akan membuat Indonesia berwibawa di mata dunia.

"Kalau investasi itu berbeda. Jadi itu yang sebetulnya mesti kita lakukan secara kontinu. Patroli harus tetap ada, patroli harus menegakkan hukum. Kalau cuma diusir, menurut saya sia-sia dan wasting money, karena mereka pasti akan balik lagi. Kalau ada deterrent effect (efek jera) mungkin intensitasnya berkurang," ujarnya.



Pada kesempatan yang sama, Anggota Komisi 1 DPR RI Fraksi PKS Sukamta menilai, Standar Operasional Prosedur (SOP) dari pengamanan yang dilakukan Coast Guard Indonesia belum memiliki ketegasan yang jelas. 

"Mereka bilang di toa halo-halo kamu melanggar wilayah Indonesia silakan pergi gitu, kalau dibandingkan dengan Vietnam, Coast Guard Vietnam itu tidak pakai halo-halo terlalu lama. Jadi begitu melihat kapal Coast Guard-nya China mendekati wilayah kedaulatan Vietnam, itu karena tidak boleh ditembak, maka ditabrak," ujar Sukamta. 

Sukamta menambahkan, Jika Coast Guard Indonesia tidak berani untuk menabrak kapal Coast Guard China karena ukuran kapal jauh lebih besar, maka pemerintah menyediakan kapal coast guard lebih besar. 

"Karena mereka (Coast Guard China) kalau dilihat dari organisasinya, sekarang di bawah komando militer. Jadi walaupun mereka bajunya sipil, tapi perilakunya militer," ungkapnya. 


"Maka saya kira untuk pengamanan seperti ini perlu kita data dengan SOP yang jelas, kalau memang kapal coast guard ini kurang gede untuk menakuti kapal lain, kenapa tidak pesan saja kapal yang lebih gede, atau sementara sewa saja dari Angkatan Laut, gambarin jadi kapal coast guard," tutup Sukamta.***

WJT / Wan

Tidak Ada Komentar.


   

Terkini

 

Berita Lainnya