backgroud
logo

Buletin

 

Pemerintah Pusat Dinilai Kurang Adil, Ceu Popong: Ulah Jadikeun Jabar Anak Tiri !

Pemerintah Pusat Dinilai Kurang Adil, Ceu Popong: Ulah Jadikeun Jabar Anak Tiri !

 
Pemerintah Pusat Dinilai Kurang Adil, Ceu Popong: Ulah Jadikeun Jabar Anak Tiri !
Pemerintah Dinilai Kurang Adil, Ceu Popong: Pemerintah Ulah Jadikeun Jabar Anak Tiri . (wjtoday.com/yuga hasani)
yuga m hassani
Selasa, 21 Januari 2020 | 12:26 WIB
WJtoday, Bandung - Mantan anggota DPR RI Popong Otje Djundjunan (Ceu Popong) yang juga salah seorang inohong  Jawa Barat (Jabar) mengatakan, saat ini Jabar menjadi anak tiri bagi Pemerintah Indonesia.

"Mengapa saya berani mengatakan seperti itu, karena itu mah fakta. Saya selama 10 tahun ada dalam reformasi ieu. Teu nginjem panon, teu nginjem ceuli, saya sudah lihat sendiri," tegas Ceu Popong ditemui di sela-sela acara Pelantikan Rektor ITB di Aula Barat ITB, Jalan Ganesha, Kota Bandung, Senin (20/1/2020).

Ia mencontohkan dengan adanya pembangunan tol Ciawi yang belum beres-beres sampai 11 tahun lamanya. Kemudian pembangunan tol Cisumdawu yang masih kurang lebih 70 persen.

"Naha eta pembangunan teu gancang siga di Jateng atau Jatim. Saya teu nyalahkeun pemerintah, Walahuallam. Tapi kuduna pan Jabar boga wakil diditu, kuduna wani gedor meja atuh (Kenapa pembangunan tersebut tidak secepat di Jateng atau Jatim, Saya tidak menyalahkan pemerintah. Wallahualam. Tapi seharusnya jabar punya wakil di Pusat, seharusnya berani gebrak meja)." paparnya.

Ceu Popong sering mengatakan jangan selalu menganak tirikan Jabar. Ia juga mencontohkan jika ada pembangunan museum, pasti Jabar anggarannya selalu kecil dibanding Jatim dan Jateng.

"Pembangunanna sarua, tapi Jabar leutik wae anggaranna. Naha teu saruakeun kabeh atuh, pan sarua teh perlu. Padahal penduduk diantara itu paling banyak di Jabar (Pembangunannya sama, tapi Jabar anggarannya selalu lebih kecil. Kenapa tidak disamakan semuanya. Kan sama-sama perlu. Padahal diantara semua, penduduk Jabar paling banyak)." jelas Ceu Popong.

Menurutnya, bukan pihaknya iri dengan daerah lain, tetapi segala sesuatu itu harus berangkat sesuai kondisi yang ada. 


Ceu Popong juga menegaskan kepada Kepala Daerah di Jabar atau DPRD-nya agar bisa melakukan transparansi APBD. 

"Jika ada yang tidak transparan, itu melanggar Undang-Undang. Undang-Undang itu dibuat untuk disosialisasikan kepada masyarakat, termasuk Undang-Undang APBN dan APBD," bebernya.

Menurutnya, hal tersebut harus dilakukan transparan secara terbuka, salah satunya adalah mengenai pendapatan daerah dan pengeluaran daerah.

"Kalau perlu bicara resmi dinu televisi, nih Undang-Undang APBN atau APBD ini seperti ini. Lamun aya tukang becak nanya, nya kudu dijawab. Karena itu Undang-Undang atau Perda," pungkasnya. ***

ymh / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya