backgroud
logo

Bisnis

 

Disnakertrans Jabar Sebut RUU Omnibus Law Belum Disosialisasikan ke Daerah

Disnakertrans Jabar Sebut RUU Omnibus Law Belum Disosialisasikan ke Daerah

 
Disnakertrans Jabar Sebut RUU Omnibus Law Belum Disosialisasikan ke Daerah
Sekretaris Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Agus E Hanafiah. (wjtoday.com/yuga hasani)
yuga m hassani
Selasa, 21 Januari 2020 | 18:20 WIB
WJtoday, Bandung - Sekretaris Dinas tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jabar Agus E Hanafiah mengatakan, dokumen Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja masih ada di pemerintah pusat.

Ia menyebutkan Pemprov Jabar melalui Disnakertrans sudah menanggapi dengan serius kepada pemerintah pusat. 

"Hal tersebut dikarenakan sudah ada beberapa dokumen yang tersebar di kalangan masyarakat. Dari data yang tersebar itu simpang siur, ada 500 pasal, ada juga 400 pasal. Namun sebenarnya itu masih disimpan di pemerintah pusat," ucap Agus saat ditemui WJtoday.com di Kantor Disnakertrans Jabar, Jalan Soekarno Hatta No 532, Kota Bandung, Selasa (21/1/2020).

Dalam konsepnya, ia memaparkan bahwa Omnibus Law tersebut tidak akan mengakibatkan turun upah dan penangguhan pembayaran Upah Mimimum Kabupaten/Kota (UMK). 

"Memang secara garis besarnya, bagaimana pemerintah itu di satu sisi harus menciptakan lapangan kerja, tetapi di satu sisi lain juga harus memperhatikan kesejahteraan buruh," katanya.

Agus menyatakan belum bisa menanggapi lebih jauh soal Omnibus Law tersebut, karena tahapannya saat ini masih di pemerintah pusat dan belum disosialisasikan ke daerah.

"Indonesia sendiri saat ini mempunyai penganggur sebanyak 7 juta. Kemudian angkatan kerja setiap tahunnya bertambah sebanyak 2 juta orang. Kalau 1 persennya kebutuhan ekonomi bisa naik, maka sebanyak 400 ribu orang bisa ter-cover," tegasnya.

Ia menambahkan, jika pemerintah menargetkan pertumbuhan ekonomi bisa naik 6 persen, maka sebanyak 2 juta angkatan kerka baru bisa ter-cover. ***

ymh / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya