backgroud
logo

Inspirasi

 

PP Hima Persis Desak Pemerintah Pastikan Kestabilan dan Ketersedian Bahan Pokok

PP Hima Persis Desak Pemerintah Pastikan Kestabilan dan Ketersedian Bahan Pokok

 
PP Hima Persis Desak Pemerintah Pastikan Kestabilan dan Ketersedian Bahan Pokok
PP Hima Persis Desak Pemerintah Pastikan Kestabilan dan Ketersedian Bahan Pokok. (wjtoday.com/yuga hasani)
yuga m hassani
Senin, 23 Maret 2020 | 11:27 WIB
WJtoday, Bandung - Pimpinan Pusat Himpunan Mahasiswa Persatuan Islam (PP HIMA PERSIS) Iqbal M Dzilal meminta pemerintah untuk terus memastikan ketersediaan bahan pokok dengan harga yang stabil ditengah pandemi Covid-19.

Menurutnya hal tersebut perlu dilakukan agar masyarakat merasa lebih aman dalam mengarungi masa social distancing.

"Pemerintah hendaknya melakukan sidak pasar atau pengawasan terhadap ketersediaan bahan makanan di pasar. Pemerintah juga harus inspeksi ke sejumlah pasar agar oknum pedagang tidak memainkan harga." ujar Iqbal, di Bandung, Senin (23/3/2020).

Ia juga menyesalkan lambatnya gerak pemerintah dalam mencegah masuk dan merebaknya Covid 19 ke Indonesia. 

"Ditengah-tenah masayarakat saat ini terjadi langkanya berbagai kebutuhan pencegahan wabah, seperti hand sanitizer dan masker kesehatan di berbagai apotek," katanya.

Iqbal menegaskan hal tersebut harus menjadi prioritas pemerintah di tengah terjangan Covid 19 yang telah ditetapkan WHO menjadi wabah pandemi. 

"Social distancing yang dicanangkan pemerintah akan gagal total jika bahan pangan menjadi langka atau harganya melonjak naik," katanya.

Selain itu Iqbal tetap mengapresiasi Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran, serta Pengadaan Barang dan Jasa Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Ditengah bencana seperti ini kita tetap mengapresiasi pangkah Pemerintah atas terbitnya Inpres No. 4 itu," jelasnya.

Sementara itu, Kabid Polhuk PP HIMA Persis Budi Ritonga menegaskan pemerintah harus bergerak cepat dan tegas untuk mengingatkan dan menjaga kestabilan harga bahan pokok di pasar. Kestabilan harga bahan pokok menjadi hak masyarakat juga perwujudan keadilan sosial serta amanat UU. 

"Pemerintah harus menjalankan UU No. 18 tahun 2012 yang berbicara tentang pangan dan UU No. 7 tahun 2014 tentang perdagangan. Sanksi bagi penimbun itu 5 tahun," pungkas Budi. ***

ymh / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya