backgroud
logo

Nasional

 

Tangani Covid-19, Kabupaten/Kota Diimbau Segera Lakukan Realokasi APBD

Tangani Covid-19, Kabupaten/Kota Diimbau Segera Lakukan Realokasi APBD

 
Tangani Covid-19, Kabupaten/Kota Diimbau Segera Lakukan Realokasi APBD
Menteri Keuangan Sri Mulyani. (suara.com)
WJtoday
Selasa, 7 April 2020 | 07:13 WIB
WJtoday, Jakarta - Pemerintah pusat terus melakukan imbauan kepada pemerintah di daerah, khususnya di tingkat kabupaten/kota untuk segera mengubah prioritas anggarannya.

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan, untuk di tingkat pemerintah kabupaten/kota, baru ada 200 sampai 230 wilayah yang melakukan realokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) untuk penanganan Covid-19. 

"Kami akan bersama-sama dengan Pak Menteri Dalam Negeri (Tito Karnavian) untuk bisa meyakinkan bahwa antisipasi di daerah dan pusat sangat penting," terang Sri Mulyani dalam video conference, Senin (4/6/2020).

Menkeu menyatakan, hingga saat ini sebanyak 28 provinsi sudah melakukan realokasi APBD untuk penanganan virus Corona.

Hal ini sesuai dengan perintah Presiden Joko Widodo agar pemerintah daerah mengubah prioritas anggarannya di tengah kasus Covid-19 yang semakin melonjak di Tanah Air.

"Hari ini Pak Menteri Dalam Negeri melaporkan ada 28 provinsi sudah melakukan realokasi APBD," kata Sri Mulyani.

Sebelumnya, Presiden Jokowi telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) No 4 Tahun 2020 tentang Refocussing Kegiatan, Realokasi Anggaran serta Pengadaan Barang dan Jasa dalam rangka Percepatan Penanganan Covid-19).

"Kementerian/Lembaga (K/L) dan pemerintah daerah (pemda) diminta untuk segera merevisi anggaran dan mengajukan kepada Menteri Keuangan (Menkeu)," tulis pernyataan resmi dari Kementerian Keuangan.

Inpres ini juga meminta kementerian/lembaga untuk mempercepat pelaksanaan barang dan jasa demi penanggulangan virus Corona dengan memperluas serta mempermudah akses sesuai UU Penanggulangan Bencana, begitu pula aturan turunannya.

Kemudian, masing-masing kementerian/lembaga diminta untuk melibatkan Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah serta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) dalam mengubah alokasi anggaran tahun ini. ***

WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya