backgroud
logo

Kabar DPRD Jabar

 

Buky: Keliru Menaikan Iuran BPJS saat Daya Beli Masyarakat Terperosok

Buky: Keliru Menaikan Iuran BPJS saat Daya Beli Masyarakat Terperosok

 
Buky: Keliru Menaikan Iuran BPJS saat Daya Beli Masyarakat Terperosok
Buky Wibawa: Keliru Menaikan Iuran BPJS saat Daya Beli Masyarakat Terperosok. (istimewa/dok pribadi)
WJtoday
Kamis, 21 Mei 2020 | 21:58 WIB
WJtoday, Bandung - Drama tarik-ulur iuran peserta Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memasuki babak baru. Pada 13 Mei 2020, Presiden Joko Widodo mengumumkan kenaikan iuran BPJS Kesehatan per Juli 2020.

Sebelumnya, Mahkamah Agung (MA) membatalkan kenaikan iuran BPJS per 1 Januari 2020 yang sudah ditanda tangani Jokowi. Jokowi meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 75 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Jawa Barat Buky Wibawa berpendapat, pemerintah keliru menaikkan iuran BPJS karena sebelum pandemi Covid-19, daya beli masyarakat sudah turun.

“Apalagi saat pandemi sekarang bukan lagi masalah daya belinya rendah, tapi daya belinya terperosok.” kata Buky di Bandung, Kamis (21/5/2020).

Ditegaskannya, kenaikan iuran itu memberatkan masyarakat. Mengingat kondisi ekonomi warga saat ini sedang tak stabil karena pandemi  Covid-19.

“Menurut saya terlalu cepat menaikkan iuran BPJS.” ujarnya.

“Kita tahu bahwa kesehatan adalah tanggung jawab negara kepada warga negaranya. Itu kan amanat undang-undang.” imbuhnya.

Buky memandang, jika pemerintah memaksa menaikkan iuran BPJS Kesehatan, masyarakat akan semakin kesulitan dalam memenuhi kebutuhan hidup. .

Dia pun menyarankan pemerintah untuk melihat dahulu kondisi ekonomi warga, sebelum tergesa-gesa menaikkan iuran BPJS Kesehatan. 

"Jika keadaan sudah membaik, kebijakan tersebut baru bisa didiskusikan kembali." tegasnya.

Namun demikian, secara prinsip, Buky mengaku tak menolak kenaikan itu. Disarankannya, ada baiknya pemerintah membenahi tata kelola dan meningkatkan fasilitas kesehatan terlebih dahulu.

Menurut dia, fasilitas kesehatan di Indonesia tidak merata, minim di daerah terpencil luar Pulau Jawa. Sementara, ketika iuran BPJS Kesehatan naik, kebijakan itu berlaku rata bagi peserta.

“Sangat tidak adil apabila kenaikan iuran itu terlalu cepat dilakukan tanpa mempertimbangkan kualitas layanan yang merata" ujar legslator dari Fraksi Gerindra ini. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya