backgroud
logo

Daerah Jabar

 

Pengambilan Bansos Tunai di Kantor Pos Bandung Malah Ciptakan Kerumunan Massa

Pengambilan Bansos Tunai di Kantor Pos Bandung Malah Ciptakan Kerumunan Massa

 
Pengambilan Bansos Tunai di Kantor Pos Bandung Malah Ciptakan Kerumunan Massa
Pengambilan Bansos Tunai di Kantor Pos Bandung Malah Ciptakan Kerumunan Massa. (antara)
WJtoday
Sabtu, 23 Mei 2020 | 04:02 WIB
WJtoday, Bandung - Pengambilan bantuan sosial (bansos) tunai malah membuat warga berkerumun. Ratusan warga memadati Kantor PT Pos di Jalan Asia Afrika Bandung, Jumat, untuk mengambil pembagian bantuan sosial tunai (BST) tanpa mengindahkan penerapan pembatasan fisik sebagai protokol kesehatan.

Salah seorang warga yang mengantre, Kokoy (46) mengaku sudah antre sejak pagi hari. Uang bantuan itu dibutuhkannya untuk menyambung hidup di tengah pandemi meski ia tahu bahwa berkerumun sangat berpotensi menyebarkan virus corona.

"Saya pasrah aja. Soalnya butuh banget uang. Udah habis. Jadi, ga apa apa lah berdesakan juga," ujar Kokoy.

Warga yang mengantre di Kantor Pos itu terdiri dari mulai anak muda hingga lansia, dan ada anak-anak yang ikut. Warga tersebut mengantre untuk mendapat bantuan Rp600 ribu dari pemerintah.

Meski terpaksa mengantre berdesakan, ia berharap ke depannya ada petugas yang mengatur untuk bisa menerapkan protokol kesehatan. Karena ia tahu bantuan tersebut bakal diberikan dalam dua tahap.

"Saya berharap bulan depan tidak antre seperti ini," ucap Kokoy.

Seorang warga lainnya, Koswara (52) menyayangkan tidak adanya petugas yang mengatur protokol kesehatan dalam proses pembagian BST. Ia mengaku khawatir dapat tertular COVID-19 karena kerumunan itu dapat berisiko.

"Mudah-mudahan setelah antrian ini orang-orang masih pada sehat. Bulan depan antrinya jangan begini kalau bisa," ujarnya.

Warga lainnya Mimin (46) meminta pemerintah dan petugas lebih tegas dalam menerapkan protokol kesehatan. Ia berharap jangan sampai ada klaster baru di tempat pembagian BST, karena tempat pembagian BST bukan hanya di Kantor Pos Asia Afrika.

"Pemerintah harusnya tegas. Ini ga ada yang ngatur. Jadi desak desakan. Kami juga ga mau kayak gini, jangan sampai ada klaster PT Pos," jelas Mimin. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya