backgroud
logo

Buletin

 

Banyak Kerumunan Warga, Legislator: Karena Pemimpin Ngomongnya Tumpang-Tindih

Banyak Kerumunan Warga, Legislator: Karena Pemimpin Ngomongnya Tumpang-Tindih

 
Banyak Kerumunan Warga, Legislator: Karena Pemimpin Ngomongnya Tumpang-Tindih
Banyak Kerumunan Warga, Buky Wibawa: Karena Pemimpin Ngomongnya Tumpang-Tindih. (WJtoday/Yoga Enggar)
yuga m hassani
Sabtu, 23 Mei 2020 | 15:40 WIB
WJtoday, Bandung - Memasuki H-1 hari raya Idul Fitri, masih banyak warga yang berumun berbelanja keperluan Idulfitri ditengah kondisi pandemi Covid-19 dan penerapan pembatasan sosial berskala besar (PSBB). 

Dengan banyaknya warga yang berkerumun, dikhawatirkan banyak orang yang terjangkit Covid-19.

Melihat hal tersebut, Sekretaris Komisi IV DPRD Jabar Buky Wibawa Karya Guna mengatakan memang kesadaran masyarakat mengenai bahaya Covid-19 masih rendah. Oleh karena itu menurutnya pemerintah harus semakin gencarkan lagi sosialisasi. 

"Jadi saya kira ini masih kurang untuk masyarakat kita yang jumlahnya di Jabar hampir sekitar 50 juta. Lalu selain itu dengan tingkat pendidikan, tingkat pemahaman, dan kultur yang berbeda-beda. Saya kira dibutuhkan kerjasama, koordinasi, komunikasi dengan tokoh-tokoh masyarakat di setiap daerah, supaya pesan itu sampai," ujar Buky kepada wjtoday.com, Sabtu (23/5/2020).

Ketika disinggung mengenai adanya dampak psikologis ketika warga berlama-lama berdiam di rumah. Buky menjelaskan dugaan tersebut bisa terjadi. Selain itu menurutnya mungkin efek dari penjelasan-penjelasan yang tidak seragam dari para pemimpin di Indonesia. 

"Jadi seperti tumpang tindih, Menteri ini ngomong begini, Menteri lain ngomongnya begini, Gubernur ngomong begini, akhirnya masyarakat kebingungan mana yang harus dipegang. Akhirnya mereka mungkin membuat keputusan sendiri," katanya.

"Sama aja kan, yang lain ngomong jangan salat di masjid, jangan jumatan di masjid, tapi yang lain ngomong boleh dengan asalkan berjarak dan sebagainya. Nah ini kan membingungkan masyarakat," tambahnya.

Oleh karena itu menurutnya memang pemerintah pusat itu harusnya sejak awal membuat kebijakan satu pintu. Dirinya menjelaskan kalau misalnya tim penanggulangan Covid nasional (Doni Murdano) harusnya bisa menjadi lembaga superbody dan itu menjadi satu-satunya yang membuat kebijakan.

"Jadi tidak terkecuali menteri, tidak terkecuali gubernur, bupati, itu harus satu komando kalau menurut saya. Jadi terpusat gitu, karena kita sedang berperang melawan satu musuh yang sama," tegasnya. ***

ymh / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya