backgroud
logo

Opini

 

Ridwan Kamil: Desentralisasi Manajemen Sebuah Konsep yang Pas untuk Indonesia

Ridwan Kamil: Desentralisasi Manajemen Sebuah Konsep yang Pas untuk Indonesia

 
Ridwan Kamil: Desentralisasi Manajemen Sebuah Konsep yang Pas untuk Indonesia
Ridwan Kamil: Desentralisasi Manajemen Sebuah Konsep yang Pas untuk Indonesia. (humas jabar)
WJtoday
Senin, 22 Juni 2020 | 13:20 WIB
WJtoday, Bandung - Kolaborasi, inovasi, dan desentralisasi menjadi kunci dalam pelaksanaan pembangunan di Indonesia. 

Demikian dikatakan Gubernur Jawa Barat (Jabar) Ridwan Kamil saat menjadi pembicara dalam rogram Pendidikan Reguler Angkatan LXI Tahun 2020 Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhanas) RI via video conference di Gedung Pakuan, Kota Bandung, Senin (22/6/2020).

“Kita melihat bahwa pembangunan bukan hanya domain pemerintah. Oleh karena itu, pembangunan harus ada kolaborasi, kemudian inovasi karena tantangan berubah-ubah seperti COVID-19 saat ini,” kata Emil --sapaan Ridwan Kamil.

“Dan yang ketiganya, saya tidak terlalu pro pada pemusatan. Menurut saya Indonesia yang kompleks ini manajemen yang baik adalah manajemen desentralisasi untuk apapun,” imbuhnya.

Emil mencontohkan bagaimana penanganan COVID-19. Pengetesan COVID-19 dengan metode PCR tidak hanya dilakukan Pemerintah Pusat. Daerah-daerah di Indonesia, khususnya Jabar, melakukan pengetesan COVID-19 dengan metode PCR secara masif. 

“Karena kita meyakini apabila tes COVID-19 terpusat di Jakarta itu pasti akan kerepotan,” katanya. 

“Jadi, poin saya adalah Indonesia yang penuh dinamika ini, desentralisasi manajemen menurut saya itu adalah sebuah konsep yang pas,” tambahnya. 

Menurut Emil, Pemerintah Provinsi Jabar menerapkan Birokrasi 3.0 atau Dynamic Government, dan konsep Penthahelix dalam setiap proses pembangunan. 

Birokrasi Dinamis merupakan pola pembangunan yang kolaboratif yang memungkinkan keterlibatan semua pemangku kepentingan, di luar Aparatur Sipil Negara (ASN).

Kemudian, dengan mempraktikkan konsep Penthahelix, Pemprov Jabar menggandeng lima unsur, yaitu ABCGM (Akademisi, Bisnis, Community, Government, dan Media), dalam setiap proses dan kegiatan pembangunan.

“Di Birokrasi 3.0 atau Dynamic Government, Jawa Barat sedang melakukan itu. Jadi, artinya 3.0 ini mengajak semua elemen yang mencintai Jawa Barat untuk bergabung menjadi elemen-elemen dengan fungsi kebirokrasian. Itulah Birokrasi 3.0, di mana kami melakukan kolaborasi dan dinamis,” katanya. 

“Siapakah yang diajak dalam Birokrasi 3.0 ini? Ada ABCGM. Semua itu dirangkul, sehingga dinas-dinas di Jawa Barat masing-masing punya penasehat atau staf ahli yang berasal dari aktivis, komunitas, pebisnis, akademisi sebagai pemberi masukan,” imbuhnya. 

Emil mengatakan, sebagian pemerintahan di Indonesia saat ini masih menerapkan Birokrasi 1.0 dan 2.0. Birokrasi 1.0 adalah manajemen birokrasi yang berdasarkan pada aturan atau rule based government. Maka, dalam birokrasi ini kegiatan pembangunan akan dilakukan apabila aturannya ada. 

“Kemudian mayoritas (pemerintahan) di Indonesia saat ini dalam pandangan kami ada di Birokrasi 2.0, yaitu berdasarkan performance based atau kinerja, ada award Adipura, berbagai penghargaan, dan lainnya. Jadi sifatnya reward-punishment, tapi birokrasinya masih menganggap bahwa semua urusan adalah urusan birokrasi, itu kelemahannya sehingga tidak kolaboratif,” ucapnya. 

“Tentang kompetensi birokrat. Intinya bahwa kita ini mencoba untuk selalu relevan. Siapa yang tidak mau berubah dia pasti ketinggalan, siapa yang konsisten melakukan perubahan dan beradaptasi dia akan relevan dan menjadi pemenang,” tambahnya.

Maka itu, Emil menekankan, Aparatur Sipil Negara (ASN) Jabar harus memiliki tiga nilai, yakni berintegritas, melayani dengan sepenuh hati, dan profesional.

“Di Jawa Barat kami selalu menekankan tiga hal kepada ASN bahwa satu, jaga integritas, kembali ke niat awal untuk menghindari godaan-godaan. Kedua, selalu melayani, karena risiko menjadi birokrat itu harus melayani,” pungkasnya. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya