backgroud
logo

Nasional

 

Kemenhub Bantah Rencana Pungut Pajak untuk Pesepeda

Kemenhub Bantah Rencana Pungut Pajak untuk Pesepeda

 
Kemenhub Bantah Rencana Pungut Pajak untuk Pesepeda
Kemenhub angkat bicara berkaitan dengan pemberitaan media tentang gagasan pengenaan pajak sepeda.. (ilustrasi)
WJtoday
Selasa, 30 Juni 2020 | 13:43 WIB
WJtoday, Jakarta - Kementerian Perhubungan membantah kabar yang menyatakan pemerintah bakal menarik pajak bagi pesepeda. Juru bicara Kementerian Perhubungan, Adita Irawati, mengatakan pihaknya hanya tengah menyiapkan regulasi untuk mendukung keselamatan pesepeda.

“Soal pajak sepeda tidak benar. Yang benar kami sedang siapkan regulasi. Ini juga untuk menyikapi maraknya penggunaan sepeda sebagai sarana transportasi oleh masyarakat,” ujar Adita.

Adita menjelaskan, pada masa pembatasan sosial berskala besar (PSBB), tren masyarakat untuk bersepeda memang meningkat. Utamanya, kata dia, di kota-kota besar.

Menilik situasi tersebut, dia memandang perlu ada aturan yang menaungi orang-orang bersepeda agar tidak terjadi masalah di waktu mendatang. Regulasi ini akan mengatur hal-hal pendukung seperti alat pemantul cahaya bagi para pesepeda, jalur sepeda, serta penggunaan alat keselamatan.

Selanjutnya, Adita menyatakan pihaknya akan mendorong pemerintah daerah untuk mulai mengatur pesepeda. Minimal, menurut dia, menyediakan infrastruktur khusus yang mendukung laju pesepeda.

“Pada prinsipnya kami sangat setuju adanya aturan penggunaan sepeda mengingat animo masyarakat yang sangat tinggi harus dibarengi dengan perlindungan terhadap keselamatan pesepeda," ucapnya.

Selain itu, Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan Budi Setiyadi mengaku tidak berbicara mengenai ide atau usulan pajak sepeda.

Para pemilik sepeda tidak akan dikenakan pajak saat gowes atau berkendara menggunakan sepeda.

"Tidak berbicara dan juga tidak sedang melakukan kajian tentang pajak sepeda, justru kita mendorong penguna sepeda untuk mendapat perlindungan dan kemudahan dalam aktifitasnya," kata Budi dalam keterangannya, Selasa (30/6/2020).

Budi mengemukakan, hanya memberikan penilaian bahwa penggunaan sepeda perlu diatur mengingat kegiatan bersepeda semakin marak akibat pandemi Covid-19.

Pengaturan dimaksud, dia menuturkan menyangkut aspek keselamatan.

Budi menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan, sepeda termasuk dalam kategori kendaraan tidak bermotor yang digerakkan oleh manusia.

Untuk itu pengaturan tentang tatacara penggunaanya dapat dilakukan dengan peraturan daerah.

Namun saat ini Kemenhub juga sedang melakukan diskusi dengan beberapa pihak terkait kemungkinan untuk merancang peraturan menteri mengenai keselamatan pengguna sepeda.

"Kami masih mendiskusikan untuk merancang peraturan menteri tentang keselamatan bagi pesepeda. Contohnya tentang tata cara penggunaan pada siang dan malam hari, kalau dipakai untuk rombongan atau konvoi serta jalur khusus untuk sepeda dan pengaturan lebih lanjut sesuai dengan karakter daerah," ujarnya.


Berkaitan dengan pemberitaan media tentang gagasan pengenaan pajak sepeda.

“Kami akan mendorong aturan ini di daerah, minimal dengan mulai menyiapkan infrastruktur jalan, DKI, Solo, Bandung, sudah menyiapkan juga, tinggal sekarang gimana aturannya,” kata Budi Setiyadi.

Budi mengaku pihaknya juga sudah melakukan kajian di negara-negara yang kecenderungan penggunaan sepeda meningkat guna menghindari kontak fisik di kereta atau angkutan massal lainnya akibat pandemi Covid-19.***


Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan
Budi Setiyadi

WJT / agn

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya