backgroud
logo

Bisnis

 

Perkuat Perlindungan Pekerja Migran, Disnakertrans Jabar Segera Bentuk JMSC

Perkuat Perlindungan Pekerja Migran, Disnakertrans Jabar Segera Bentuk JMSC

 
Perkuat Perlindungan Pekerja Migran, Disnakertrans Jabar Segera Bentuk JMSC
Perkuat Perlindungan Pekerja Migran, Disnakertrans Jabar Segera Bentuk JMSC. (antara)
WJtoday
Sabtu, 1 Agustus 2020 | 21:55 WIB
WJtoday, Bandung - Kasus Eti binti Toyyib Anwar, pekerja migran asal Majalengka yang selamat dari hukuman mati di Arab Saudi,  memberi pelajaran berharga bagi semua stakeholders terutama perihal perlindungan dan kesejahteraan pekerja migran. 

Menghindari kejadian serupa terulang, Pemda Provinsi Jawa Barat bersama DPRD saat ini sedang merumuskan raperda tentang Penyelenggaraan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) asal Daerah Provinsi Jawa Barat. 

Perlindungan dimulai dari sejak sebelum bekerja atau pra kerja meliputi: sosialisasi kepada calon pekerja migran di desa-desa, pendampingan orientasi pra penempatan (OPP), dan peningkatan kompetensi. 

Perlindungan selama bekerja meliputi monitoring penempatan pekerja migram melalui P3MI (Perusahaan Penempatan Pekerja Migran Indonesia), serta menindaklanjuti pengaduan atau permasalahan di luar negeri bersama-sama dengan kementerian dan lembaga terkait. 

Sementara pelindungan setelah bekerja meliputi, pemberdayaan purna PMI dengan memberikan pelatihan kewirausahaan dan pengembangan usaha. Hal ini dimaksudkan agar purna PMI bisa hidup mandiri. 

“Prosesnya sedang berlangsung dan mudah-mudahan bisa cepat selesai,” ungkap Kepala Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja Provinsi Jawa Barat Rachmat Taufik Garsadi, Sabtu (1/8/2020). 

Menguatkan perda perlindungan pekerja migran, Pemda Provinsi Jawa Barat akan membangun Jabar Migran Service Center (JMSC) yang berfokus membangun sistem navigasi migrasi. 

“Kita juga sedang bikin yang namanya JSMC, Jabar Migran Service Center,” sebutnya.

Sistem ini terbentuk dari seluruh rangkaian sistem pendataan calon tenaga kerja, sistem perekrutan yang melibatkan peran dinas tenaga kerja provinsi dan kabupaten/kota hingga desa. JMSC juga membangun sistem pelatihan dan sertifikasi, sistem penempatan, serta sistem pelacakan warga Jabar yang bekerja di luar negeri. 

Pembangunan sistem navigasi migrasi ini akan melibatkan seluruh ekosistem migrasi, dari mulai pemerintah daerah, pusat, perusahaan swasta pelatihan dan penempatan, lembaga-lembaga keuangan, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan peran dan tugas pemerintah daerah yang disebutkan dalam UU 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran.

Perda dan JSMC ini akan terus digulirkan secara konsisten agar tidak ada lagi pekerja migran ilegal dan memastikan pekerja yang diberangkatkan sudah sesuai dengan kompetensi. 

“Target besarnya adalah keamanan dan kesejahteraan pekerja migran terjamin dan dilindungi hukum,” pungkas Rachmat.  ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya