backgroud
logo

Kabar DPRD Jabar

 

DPRD Jabar Dorong Aspirasi Guru Honorer Segera Direalisasikan Pemerintah Pusat

DPRD Jabar Dorong Aspirasi Guru Honorer Segera Direalisasikan Pemerintah Pusat

 
DPRD Jabar Dorong Aspirasi Guru Honorer Segera Direalisasikan Pemerintah Pusat
Ilustrasi aktivitas guru honorer sedang mengajar. (antara)
WJtoday
Jumat, 16 Oktober 2020 | 20:21 WIB
WJtoday, Bandung - Komisi V DPRD Provinsi Jawa Barat  (Jabar) bersama Badan Kepegawaian Provinsi dan Dinas Pendidikan menerima audiensi dari perwakilan Forum Guru Honorer se-Jabar di Gedung DPRD, Kota Bandung. Kamis (15/10/2020).

Perwakilan guru honorer tersebut merupakan bagian dari mereka yang mengikuti seleksi sertifikasi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Dalam kesempatan audiensi tersebut mereka meminta agar dapat mempertimbangkan kuota kelulusan dari tes K2/PPPK yang berstatus TP  (Tidak Passing Grade) sekitar 148 orang untuk di luluskan tanpa tes kembali dan berharap penambahan kuota dengan alasan masa kerja di atas 15 s/d 26 tahun dan usia di atas 38 s/d 53 tahun.

Wakil Ketua komisi V DPRD Jabar Abdul hadi Wijaya mengatakan, bahwa kewenangan administrasi bukan ada di Jabar melainkan ada di pemerintah pusat.

“Jawa Barat sudah mengajukan 9 bulan ke belakang terkait masalah ini, dibutuhkan pendekatan khusus ke pusat agar aspirasi ini dapat di realisasikan baik melalui mitra kami di Komisi II DPR RI lalu ke Kementrian terkait, dengan alasan kemanusiaan guru honorer yang tidak lulus tes dapat tempat yang layak”. Ungkapnya.

Sementara itu, Kabid Pengadaan dan  Mutasi BKD Jabar Tulus mengatakan, untuk guru yang mengikuti seleksi P3K dan memiliki nilai tidak mencapai pasing grade yang sudah di tentukan tetap dinyatakan tidak lulus.

Untuk aspirasi agar diluluskan tanpa tes kembali diutarakan pihaknya tidak memiliki kewenangan karena hanya Kemenpan yang berhak atas segala keputusannya.

“Terkait nilai tersebut ada di aturan kemenpan No 4 Th 2019 tentang nilai ambang batas seleksi P3K dan terkait administrasi peraturannya sudah ada di PP 49 2018 mengenai seleksi P3K”. Tutup Tulus.  ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya