backgroud
logo

Buletin

 

Memulai Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, KI Jabar: Kalau Bersih, Kenapa Risih?

Memulai Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, KI Jabar: Kalau Bersih, Kenapa Risih?

 
Memulai Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, KI Jabar: Kalau Bersih, Kenapa Risih?
Silaturahmi Komisi Informasi Jabar dengan Ombudsman Perwakilan Jabar. (istimewa)
WJtoday
Sabtu, 18 Januari 2020 | 09:07 WIB
WJtoday, Bandung - Komisi Informasi (KI) Provinsi Jawa Barat (Jabar) akan mulai melakukan penyeleseaian Sengketa Informasi (PSI) berdasarkan register permohonan penyelesaian sengketa Informasi yang telah masuk ke KI Jabar. 

Sampai saai ini sudah ada 14 register PSI yang telah masuk dan siap masuk ke proses persidangan Komisi Informasi Jabar.

"Dari 14 register tersebut, 75 persennya sengketa permohonan informasi yang berkaitan dengan laporan penggunaan anggaran APBD yang berada di OPD Provinsi maupun Kabupaten dan Kota di Jabar, 15 persennya berkaitan dengan perijinan yang dikeluarkan badan publik kabupaten dan kota sedangkan 10 persennya terkait permohonan informasi data yang ada di badan publik," kata Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Ijang Faisal dalam keterangan tertulisnya, yang diterima WJtoday.com  di Bandung, Sabtu (18/1/2020).

Lebih lanjut Ijang menyampaikan permohonan maaf kepada para pemohon penyeleseaian sengketa informasi (PSI) atas keterlambatan proses penyelesaian sengketa informasi di KI Jabar saat ini.

"Mengingat Komisioner baru Komisi Informasi Jawa Barat baru dilantik diakhir tahun tepatnya tanggal 30 desember 2019 sementara register PSI sudah ada yang masuk di bulan nopember 2019." terangnya.

Ijang pun mengatakan  dari sisi peraturan dan perundang-undangan tidak ada yang dilanggar, karena KI punya waktu 100 hari kerja sesuai dengan UU No 14 tahun 2008 pasal 38 ayat 2 : "proses  penyelesaian  sengketa  sebagaimana  dimaksud pada  ayat  (1)  paling  lambat  dapat  diselesaikan dalam waktu 100 (seratus) hari kerja". 

"Insya Alloh kami berkomitmen di durasi waktu 100 hari maka 14 register yang terlambat tersebut akan dituntaskan." ujarnya.

Ditambahkannya pula, Komisi Informasi sebagai lembaga negara yang diamanatkan dalam UU Nomor 14 tahun 2008 diberi mandat untuk mengawal keterbukaan informasi publik di negeri ini.

Dia pun berharap kedepan dengan adanya keterbukaan infomasi publik yang dilakukan oleh badan publik pemerintah baik eksekutif, legislatif dan yudikatif maka tingkat kesejahteraan rakyat akan meningkat.

"Perilaku korupsi para pejabat diturunkan dan indonesai maju dan unggul akan segera terwujud." tegasnya.

Silaturahmi Kelembagaan Ketua Komisi Informasi Jabar dengan Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bandung

Komisi Informasi Provinsi Jabar, dia menambahkan,  berkomitmen bersama mitra kerja lainnya untuk bisa mendorong badan publik agar lebih terbuka dalam melayani publik. 

Pada minggu pertama di bulan januari 2020, Ijang menyebutkan telah melakukan silaturahmi kelembagaan dengan Ketua PTUN (pengadilan Tata Usaha Negara) Bandung, Ketua PN (pengadilan Negeri) Kelas I Bandung dan Kepala Perwakilan Ombudsman Provinsi Jawa Barat, hasil diskusinya akan fokus melayani publik dengan tupoksinya masing-masing.

Ijang Untuk mengajak kepada seluruh badan publik di Jabar baik eksekutif, legislatif, yudikatif, pemerintah kabupaten dan kota serta BUMD untuk dapat melaksanakan keterbukaan informasi publik baik di bidang anggaran terbukanya maupun dalam hal kebijakan. 

"Yakinlah bahwa keterbukaan dalam pengelolaan anggaran dan kebijakan semata-mata adalah untuk menyelamatkan kita semua." kata Ijang.

"Kalau bersih, kenapa harus risih?" imbuhnya mengakhiri. ***

WJT / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya