backgroud
logo

Buletin

 

Ijang Faisal : Pembocor Surat Perintah Lidik KPK Bisa Dihukum 2 Tahun Penjara

Ijang Faisal : Pembocor Surat Perintah Lidik KPK Bisa Dihukum 2 Tahun Penjara

 
Ijang Faisal : Pembocor Surat Perintah Lidik KPK Bisa Dihukum 2 Tahun Penjara
Ketua Komisi Informasi Publik Jawa Barat Ijang Faisal tengah..
bambang mulyono
Sabtu, 25 Januari 2020 | 15:14 WIB
WJToday,Bandung - Ketua Komisi Informasi Provinsi Jawa Barat Ijang Faisal meminta KPK secepatnya membentuk Tim Investigasi terkait dugaan bocornya Surat Perintah Penyelidikan (Sprinlidik) kasus suap mantan Komisioner KPU Wahyu Setiawan.

Menurut Ijang,selain mengatur keterbukaan informasi,UU No.14 tahun 2008 juga mengatur perlindungan terhadap informasi yang dikecualikan atau dirahasiakan.

" Rahasia negara,rahasia bisnis dan rahasia pribadi secara spesifik diatur dalam beberapa pasal,juga diatur pula ancaman pidana informasi," jelas Ijang dalam pernyataan tertulis yang diterima wjtoday.com, Sabtu (25/01)

Menurut pria yang akrab dipanggil Kang Ijang,pengungkapan kebocoran ini penting harus segera dilakukan KPK untuk membangun kembali kepercayaan publik kepada KPK.

"Penting  juga untuk menindak oknum-oknum pegawai KPK yang selama ini terindikasi kerap membocorkan informasi yang seharusnya dijaga untuk kepentingan penegakan hukum," ujarnya. 

Selain bisa dikenakan sanksi pelanggaran kode etik, oknum pegawai KPK yang membocorkan Sprin lidik tersebut,menurut Ijang, dapat dikenai pula pasal pidana informasi.

Ijang menjelaskan,selain mengatur tentang keterbukaan informasi, UU No. 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)  juga memuat ancaman pidana bagi pihak-pihak yang mengakses dan menyebarluaskan secara tidak sah informasi yang dikecualikan atau rahasia.

Dalam UU KIP diatur perahasiaan atau pengecualian informasi. Seperti pada pasal 17 huruf a yang menyatakan “setiap Badan Publik wajib membuka akses bagi setiap Pemohon Informasi Publik untuk mendapatkan Informasi Publik, kecuali: a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum, yaitu 1. menghambat proses penyelidikan dan penyidikan suatu tindak pidana.”

"Bagi pembocor informasi yang bisa menghambat proses penyelidikan dan penyidikan bisa dipidana 2 tahun penjara," ujar Kang Ijang.

Kang Ijang menambahkan kutipan pasal 54 ayat 1 UU KIP, yang mengatur pidana informasi yang berbunyi: "Setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengakses dan/atau memperoleh dan/atau memberikan informasi yang dikecualikan sebagaimana diatur dalam Pasal 17 huruf a, huruf b, huruf d, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dipidana dengan pidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan pidana denda paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)."

"Komisi Informasi Jabar mengajak kepada semua pihak, baik publik maupum badan publik untuk melaksanakan UU Keterbukaan informasi ini berdasarkan regulasi bukan berdasarkan persepsi," pungkasnya.***
 

pam / Wan

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya