backgroud
logo

Hukum dan Kriminal

 

Unpad Diminta Bertindak Tegas soal Dugaan Pemalsuan Data Ijazah Anggota DPRD Jabar

Unpad Diminta Bertindak Tegas soal Dugaan Pemalsuan Data Ijazah Anggota DPRD Jabar

 
 Unpad Diminta Bertindak Tegas soal Dugaan Pemalsuan Data Ijazah Anggota DPRD Jabar
Salah satu anggota DPRD Jabar diduga memalsukan data tahun kelahirannya saat mendaftar jadi Caleg. (wjtoday.com/yuga hasani)
WJtoday
Selasa, 11 Februari 2020 | 02:21 WIB
WJtoday, Bandung - Tokoh yang juga sesepuh masyarakat Jabar, Tjetje Hidayat Padmadinata meminta Universitas Padjadjaran (Unpad) bertindak cepat dan tegas, terkait kasus dugaan pemalsuan data ijazah oleh anggota DPRD Jabar, berinisal RP.

Tjetje menegaskan, Unpad merupakan institusi pendidikan terkemuka yang merepresentasikan Jabar. Dia khawatir kasus tersebut merusak nama baik universitas tersebut.

"Di sini persoalannya ada 3 aspek yang ditabrak, yakni pelanggaran hukum, pelanggaran moral secara pribadi, dan (pelanggaran) secara politik. Maka ini harus segera ditindak," tegas Tjetje kepada wartawan di kediamannya, Jalan Sagitarius, Kota Bandung, Senin (10/2/2020).

Menurutnya, etika moral merupakan hal penting yang tidak boleh hilang, apalagi bagi yang terjun ke dunia politik. Lebih jauh, pihaknya mengkhawatirkan akan percaturan politik di Indonesia, yang semakin menurun.

"Umur diubah baik lebih muda atau tua harus ditindak dan (dicari) siapa ini yang terlibat. Tapi hak untuk menjelaskan baginya juga harus dihormati," tuturnya.

Pendaftaran Caleg Sempat Ditolak Sistem 
Diberitakan sebelumnya, RP yang merupakan kader Partai Golkar tercatat sebagai anggota terumuda DPRD Jabar periode 2019-2024. Dia terpilih dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX yang meliputi wilayah Kabupaten Subang, Majalengka, dan Sumedang.

Kasus dugaan pemalsuan data kelahiran ini bermula saat RP masih berstatus calon legislatif (Caleg) pada 2018 silam. Dalam proses pendaftaran caleg pada sekitar bulan Juli, dokumen yang didaftarkan RP secara online sempat beberapa kali ditolak oleh aplikasi Sistem Informasi Pencalonan (Silon) Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jabar. Hal tersebut karena sistem menganggap data caleg tidak memenuhi syarat usia 21 tahun untuk menjadi anggota DPRD. 

Saat mendaftarkan diri sebagai Caleg, RP memasukan data dengan tanggal kelahiran 30 Oktober 1997 sesuai dengan yang tertera dalam Kartu Tanda Penduduk (KTP). Dengan demikian, sistem mencatat usia RP belum mencapai 21 tahun saat penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) pada 23 September 2018.

Padahal berdasarkan UU No 7 tahun 2017 dan Peraturan KPU No 20 Tahun 2018 Pasal 7 ayat 1 huruf (a) disebutkan bahwa seorang calon anggota DPRD Provinsi harus berusia 21 tahun atau lebih saat penetapan DCT. 

Hasil gambar untuk anggota termuda dprd jabar
Sebanyak 120 anggota DPRD Jabar periode 2019-2024 saat dilantik di Gedung Merdeka, Jalan Asia Afrika Kota Bandung, 2 Oktober 2019 lalu. Salah satu yang dilantik adalah RP yang merupakan anggota legislatif termuda dengan usia 22 tahun. Namun kini mencuat dugaan RP memanipulasi data kependudukannya agar lolos pendaftaran caleg pada Pemilu Legislatif 2018 lalu 

Ubah Data di KTP, KK, dan Akta Kelahiran
Dugaan pemalsuan data tersebut mengemuka, setelah ternyata RP lolos verifikasi sistem aplikasi di KPU Jabar untuk jadi Caleg pada Pemilu Legislatif (Pileg) 2018 lalu, karena persyaratannya mendukung bahwa yang bersangkutan telah berusia lebih dari 21 tahun.

Belakang diketahui, RP mengubah data kependudukannya, mulai dari KTP, Kartu Keluarga (KK), hingga Akta Kelahiran, yang sebelumnya kelahiran 30 Oktober 1997 menjadi 30 Oktober 1996, atau dimundurkan 1 tahun. 

Diketahui pada 14 Juli 2018, RP mendatangi Dinas Pendudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Kabupaten Subang untuk mengurus perubahan data kependudukannya. Ajaibnya, pada hari itu juga KTP, KK, Akta Kelahiran RP bisa diubah dan dikeluarkan dokumennya oleh Disdukcapil Subang, tanpa adanya dokumen pendukung apapun. Padahal untuk mengurus administrasi kependudukan tersebut, biasanya dibutuhkan waktu lebih dari 1 hari bahkan berminggu-minggu. 

Pihak Disdukcapil Subang sendiri mengaku, alasan menerbitkan Akta Kelahiran dan KK baru dengan tahun kelahiran yang berbeda dengan dokumen kependudukan sebelumnya, karena disebutkan bahwa dalam ijazah D-3 yang diterbitkan Unpad sudah dituliskan bahwa yang bersangkutan kelahiran 30 September 1996. Selain itu, ada dugaan pula perubahan dokumen tersebut diurus oleh seorang tokoh setempat yang duduk di DPRD Kabupaten Subang.

“Mau disebut ada tekanan atau tidak, ya mangga (silakan). Kita melihat dia kan seorang tokoh, masak berbohong,” kata Sekretaris Disdukcapil Subang Yono Sutaryana, dikutip RMOLJabar.

RP Urus Perubahan Data Ijazah setelah Yudisium
Pihak Unpad sendiri yang namanya disangkut-pautkan dengan perubahan data kependudukan alumninya memberikan klarifikasi atas laporan masyarakat tersebut.

Director of Goverment and Public Communication Unpad Aulia Iskandarsyah mengakui, RP memang lulusan D-3 Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) pada 2018. Aulia pun membenarkan adanya permintaan perubahan tahun kelahiran dalam data pribadi, yang dilakukan secara lisan beberapa hari setelah yudisium atau kelulusan pada pertengahan Juli 2018.

“Dari Rektorat melakukan penelusuran. Operatornya sendiri sudah dipanggil, mengenai kronologi dan sebagainya. Berdasarkan kepercayaan pribadi dan karena mahasiswa, operator tidak ada pemikiran apapun. Pengajuan secara lisan, mengubah tahun kelahiran,” ucap Aulia kepada wartawan, Jumat (17/1/2020) lalu.

Dia menjelaskan, perubahan yang diminta adalah tahun kelahiran, yang sebelumnya 1997 menjadi 1996, dengan alasan ada kesalahan penulisan. Dengan adanya koreksi tersebut, operator pun kemudian mengubah data tahun kelahiran, yang nantinya akan tercantum di ijazah. Pihak operator dari Unpad bersedia mengubahnya karena sudah saling mengenal baik dan yang bersangkutan berjanji akan menyertakan dokumen pendukung terkait perubahan tersebut.

“Semuanya terdeteksi. Hingga persetujuan yang bersangkutan yang menyatakan data tersebut perubahan itu dipertanggung jawabkan,” tegas Aulia.

Namun Aulia melihat ada kejanggalan dalam surat Disdukcapil Subang yang isinya pernyataan perubahan data tahun kelahiran RP berdasarkan ijazah D-3 yang diterbitkan Unpad. Pasalnya, surat tersebut terbit sekitar Juli, padahal yang bersangkutan mengambil ijazahnya pada 20 Agustus 2018, atau 1 bulan sebelum ijazah diberikan pihak Unpad.

Permintaan perubahan tersebut, kata Aulia, dilakukan pada 16 Juli 2018 secara lisan dan pada 17 Juli 2018 yang bersangkutan menyatakan bahwa perubahan itu benar adanya.

"Yang bersangkutan melakukan persetujuan pada tanggal 17 Juli melalui sistem informasi akademik terpadu" terangnya.

Jadi, ungkap Aulia, jika dirunut secara kronologi data, yang bersangkutan lulus pada tanggal 13 Juli 2018, kemudian tanggal 16 Juli 2018 meminta perubahan tahun kelahiran dan pada 17 Juli 2018 yang bersangkutan memberikan persetujuan dan membenarkan perubahan tersebut.

Hal ini, tegasnya, sekaligus menjawab persoalan yang kemudian muncul, dimana Disdukcapil Subang menyatakan melakukan penerbitan perbaikan Akta Kelahiran dan KK yang bersangkutan berdasarkan ijazah dari Unpad.

"Di sini kami perlu menekankan bahwa ijazah yang bersangkutan baru diambil pada 20 Agustus 2018. Sehingga bisa dipastikan pada tanggal 14 Juli 2018 yang bersangkutan belum memegang ijazah," tegasnya.

Aulia pun agak heran, mengapa RP baru melaporkan adanya kesalahan tahun kelahiran setelah menempuh pendidikan selama 3 tahun di Unpad. “Padahal sudah 3 tahun jadi mahasiswa, kenapa pas lulus ada yang salah,” ucapnya.

Aulia juga berharap, temuan tersebut menjadi bahan dan evaluasi pihak Unpad. “Bagi kami pembelajaran, bahwa SOP harus tetap dijalankan,” ujarnya.

Dia menegaskan, bila perubahan tersebut terbukti disengaja untuk kepentingan tertentu, pihak Unpad akan mengambil tindakan tegas mulai dari sanksi administratif hingga yang terberat, yakni pencabutan ijazah yang bersangkutan. Hal tersebut sesuai kode etik akademik yang mengatur etika dosen, mahasiswa dan civitas akademika lainnya.

“Unpad punya aturan, punya etika akademik. Jika nanti terbukti ada kesengajaan memanipulasi, maka ada sanksi akademik, yang paling berat tentu pencabutan ijazah. Tapi saat ini ijazahnya masih tetap, karena belum terbukti. Kalau ada yang mau proses hukum, silakan,” tegas Aulia.

Hasil gambar untuk sistem aplikasi pendaftaran caleg di kpu pada pemilu legislatif 2018
Sistem Informasi Pencalonan Pemilu mewajibkan para caleg pada Pemilu 2018 mendaftarkan diri secara online.

KPU Tak Berwenang Lakukan Verifikasi Kependudukan
Sementara itu, pihak KPU Jabar menyatakan, pihaknya tidak mempunyai kewenangan dalam melakukan verifikasi data kependudukan caleg. Karena itu, setelah dokumen pendukungnya telah memenuhi syarat, sistem aplikasi KPU menerima pendaftaran caleg untuk ditetapkan dalam DCT.

Ketua KPU Jabar Rifky Ali Mubarok mengungkapkan, saat proses pencalegan dahulu, tidak ada tanggapan atau aduan dari masyarakat terkait kasus ini.

“KPU kan hanya menerima berkas yang diserahkan partai politik terkait pencalegan tersebut. Setelah menerima, dicek, memenuhi syarat, ya kita umumkan. Selama dalam proses pencalegan kemarin tidak ada tanggapan masyarakat terkait pemalsuan dokumen dari caleg, tentunya kita meloloskan. Kita tidak menerima pengaduan pemalsuan dokumen,” kata Rifqi kepada RMOLJabar, belum lama ini.

Soal perkara ini, KPU sudah tidak lagi ada sangkut pautnya. Mengingat prinsip KPU hanya sebatas menerima berkas saat pendaftaran caleg. “Kalau diubah kan bukan urusan KPU. Ketika KTP-nya memenuhi syarat, ya sudah, kan kita tidak tahu dipalsukan atau tidak. Yang jelas kan KTP-nya legal, aktanya legal,” jelas Rifqi.

Menurutnya, proses di KPU sudah selesai, kecuali jika pihaknya meloloskan orang yang tidak memenuhi syarat. “Kan ini memenuhi syarat usia. Terlepas hari ini diketahui KTP-nya direkayasa itu mah urusan dia. Harus dibuktikan. Fisik KTP-nya kan legal. Terlepas ijazahnya dipalsukan,” papar Rifqi.

Dia menegaskan, pihaknya hanya melakukan verifikasi administrasi. “Ada verifikasi administrasi. Hanya verifikasi administrasi. Verifikasi faktual hanya dilakukan jika ada aduan masyarakat (saat proses pencalegan), selama tidak ada aduan, ya sudah,” beber Rifqi.

Jika ke depan kasus ini bisa dibuktikan, masuk pengadilan dan incracht, menurutnya, hal tersebut menjadi ranah DPRD Jabar dan partai yang bersangkutan. Sebab jika satu calon telah terpilih, proses pergantiannya bukan lagi menjadi ranah KPU. “Pemberhentian ataupun penggantian itu ada di ranah partai dan DPRD, bukan di kami. Dalam hal ini KPU hanya akan memastikan saja urutan selanjutnya,” ungkap Rifky. ***

WJT / dms

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya