backgroud
logo

Buletin

 

Status TNGC Jadi Tahura Banyak Penolakan, Uu: Pemkab Telah Pikirkan Masalah Konservasi

Status TNGC Jadi Tahura Banyak Penolakan, Uu: Pemkab Telah Pikirkan Masalah Konservasi

 
Status TNGC Jadi Tahura Banyak Penolakan, Uu: Pemkab Telah Pikirkan Masalah Konservasi
Status TNGC Jadi Tahura Banyak Penolakan, Uu: Pemkab Telah Pikirkan Masalah Konservasi. (wjtoday.com/yuga hasani)
yuga m hassani
Kamis, 13 Februari 2020 | 14:47 WIB
WJtoday, Bandung - Adanya usulan perubahan status Taman Nasional Gunung Ciremai (TNGC) menjadi Taman Hutan Raya (Tahura) menuai berbagai penolakan dari warga dan aktivis lingkungan.

Melihat adanya penolakan, Wakil Gubernur Jabar Uu Ruzhanul Ulum menyebutkan, meskipun tanggung jawab diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kuningan, masalah fungsi lahan dan hutan harus tetap terjaga.

"Artinya begini sekalipun diberikan kepada Pemkab, tetap masalah fungsi lahan dan fungsi hutan itu harus terjaga. Ada konsekuensi tersendiri, berarti Pemkab harus membiayai tentang hal-hal yang diperlukan dalam konservasi tersebut," jelas Uu di PT Kahatex, Jalan Raya Rancaekek-Cicalengka, Kabupaten Bandung, Rabu (12/2/2020).

Ia mengatakan tidak mungkin Bupati Kuningan Acep Purnama meminta dikelola oleh Pemkab Kuningan, kalau memang tidak punya kemampuan untuk mengelola hal tersebut. 

"Nantinya kalau dikelola oleh Pemkab, pengawasannya akan lebih bagus, dan lebih ketat, karena lebih dekat," tegas Uu.

Maka dari itu Uu sangat mendukung dan setuju dengan adanya perubahan status TNGC menjadi Tahura. "Saya setuju, karena saya merasakan di saat saya menjadi Bupati (Tasikmalaya), begitu sulit memanfaatkan milik pemerintah pusat," katanya.

Bahkan ia pun mengungkapkan sering pasea (bertengkar) dengan pihak Perhutani, terutama saat pemanfaatan lahan. "Misalnya untuk wisata, paribut masalah fee karcis, Perhutani ingin sekian, yang lain sekian, sementara yang membangun itu untuk pariwisata adalah Pemkab," tegasna.

Ia memaparkan, Perhutani biasanya tidak membangun secara maksimal, tetapi fee nya ingin besar seperti di Kabupaten Ttasikmalaya, inginnya 60-40 persen. Padahal menurutnya, Pemkab Tasikmalaya yang membangun. Perhuiani beralasan, karena mereka yang memiliki tanah.

"Oleh karena itu saya setuju dikelola oleh Pemkab. Bukan hanya di Kuningan, di daerah lain pun beri karcisnya kepada bupati dan wali kota untuk dikelola, dimanfaatkan. Siapa tahu ada potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan itu bisa meningkatkan PAD masing-masing kabupaten/kota," pungkasnya. ***

ymh / pam

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Lainnya