backgroud
logo

Internasional

 

6.000 Lebih Mayat Ditemukan dalam Kuburan Massal di Burundi

6.000 Lebih Mayat Ditemukan dalam Kuburan Massal di Burundi

 
6.000 Lebih Mayat Ditemukan dalam Kuburan Massal di Burundi
Ribuan mayat pembunuhan massal ditemukan di Burundi Afrika Timur. (The Guardian)
WJtoday
Senin, 17 Februari 2020 | 01:52 WIB
WJtoday - Lebih dari 6.000 mayat ditemukan di enam kuburan massal di Burundi, Afrika Timur. Penemuan di Provinsi Karusi ini adalah yang terbesar setelah pemerintah negara itu meluncurkan penggalian nasional pada bulan Januari.

Ketua komisi kebenaran dan rekonsiliasi Burundi, Pierre Claver Ndayicariye mengatakan, jasad sekitar 6.032 korban ditemukan beserta ribuan peluru. Pakaian, gelas, dan Rosario digunakan untuk mengidentifikasi beberapa korban seperti dikutip dari artikel 'More than 6,000 bodies found in six mass grave sites in Burundi' The Guardian, Minggu (16/2/2020).

Seorang pekerja Burundi dari Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi di kuburan massal di provinsi Karusi. (Evrard Ngendakumana/Reuters)

Negara Afrika Timur itu sedang berjuang untuk berdamai dengan masa lalu yang keras, dicirikan dengan pendudukan kolonial, perang saudara dan pembantaian berselang selama puluhan tahun.

Mengacu pada satu pembantaian yang diyakini telah menargetkan orang dari kelompok etnis Hutu, Ndayicariye mengatakan bahwa keluarga korban mampu "memecahkan keheningan" yang diberlakukan 48 tahun yang lalu.

Untuk diketahui, populasi Burundi terbagi antara kelompok etnis Tutsi dan Hutu. Perang saudara yang menewaskan 300 ribu orang sebelum berakhir pada 2005 memiliki nuansa etnis yang kental.

Komisi yang dijalankan pemerintah dibentuk pada 2014 untuk menyelidiki kekejaman dari 1885, ketika orang asing tiba di Burundi, hingga 2008, ketika kesepakatan perdamaian terhenti untuk mengakhiri perang sipil telah dilaksanakan sepenuhnya.


Sejauh ini, komisi ini telah memetakan lebih dari 4.000 kuburan massal di seluruh negeri dan mengidentifikasi lebih dari 142 ribu korban kekerasan. Mandatnya tidak mencakup sebagian besar aturan Presiden saat ini, Pierre Nkurunziza, yang mulai menjabat pada 2005.

PBB telah memperingatkan bahwa pelanggaran hak asasi manusia dapat meningkat lagi sebelum pemilu pada bulan Mei. Sejak 2015, ketika Nkurunziza berkuasa untuk ketiga kalinya, pecah sengketa atas kekuasaanya. Akibatnya ratusan warga Burundi telah tewas dalam bentrokan dengan pasukan keamanan.***

WJT / agn

Tidak Ada Komentar.


 

Berita Terkait

Tidak ada berita terkait.

Berita Lainnya